VIVA   –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pemerintah kudu konsisten menerapkan peraturan terkait secara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini penting dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona COVID-19. Menurutnya, statement pemerintah yang tidak dilandaskan pada aturan yang telah ditetapkan, akan membingungkan masyarakat.

“Ini penting sekali untuk disadarkan bahwa pemerintah harus konsisten. Bangsa sudah ada kelelahan yang luar biasa dan kesulitan berat. Lelah berharta dalam suasana di rumah menghunjam dua bulan, di sisi asing ada yang kesulitan mata pencaharian karena di dalam rumah maka tidak ada pendapatan, ” sebutan Anies dalam diskusi Indonesia Lawyers Club  di tvOne, Selasa 19 Mei 2020.

Misalnya saja berbagai ketentuan seperti keputusan pemerintah yang melarang mudik semasa perayaan Idul Fitri, namun mengambil transportasi umum dan bandara. Selain itu, kabar tentang kaum praktisi berusia 45 tahun yang diizinkan berkantor mulai awal Juni menjadi pertanyaan masyarakat.

Anies mengatakan statement negeri bisa dibuat dan ditulis dengan nada yang berbeda, namun pada pelaksanaannya harus berdasarkan pada peraturan. Apalagi, jalannya pemerintahan bernegara didasari dengan tata aturan hukum.

“Misal perpanjangan PSBB, oleh karena itu surat keputusannya sudah siap. Contoh mudik dilarang, itu peraturan disiapkan. Jadi kalau misal mengizinkan kawanan umur tertentu bekerja, itu kudu dengan aturan bukan statement. Kita di pemerintahan harus membuat statement atau keputusan yang dibuat, maka bukan berwacana, ” ungkap Anies.

Dia menegaskan pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan pantas dengan landasan hukum sehingga bangsa memiliki pegangan. Dia menyebut peraturan yang ada harus dilakukan sejalan dengan komunikasi publik, sehingga tidak membingungkan masyarakat.