VIVA   –  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian, serta Seruan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengendalian pekerjaan masyarakat.

Hal terkait guna mengendalikan mobilitas serta pekerjaan masyarakat, sekaligus langkah antisipasi munculnya klaster liburan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2020 serta Tahun Baru 2021.

“Diharapkan melalui ingub serta sergub ini, hal yang tidak kita inginkan (lonjakan kasus) tidak terjadi, ” kata Anies di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020.

Baca juga:   Mulai eighteen Desember ke Jakarta Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen

Anies mengimbau  agar mayarakat tetap memprioritaskan berada di rumah saja  dan mengurangi kegiatan pada luar rumah. Kecuali untuk kegiatan yang mendasar atau mendesak.

“Sehingga insya Allah ikhtiar kita bersama ini akan membawa kita ke fase selanjutnya yakni masyarakat yang aman, sehat serta produktif, ” katanya.

Menurut Anies, ingub dan sergub ini merupakan langkah antisipasi ekstra dari Pemprov DKI menghadapi musim liburan yang berpotensi terjadinya paparan COVID-19. Sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang masih berlaku akan diperkuat dengan adanya kedua cara tersebut.

“Bahwa perangkat hukum kita berupa pergub (yang mengatur PSBB) tidak perlu ada perubahan. Yang dilakukan tambahan adalah seruan gubernur, instruksi gubernur, dan SK kepala dinas yang relevan. Karena secara garis besar kita berhadapan dengan musim liburan sesungguhnya memasuki akhir tahun ini, ” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun dalam ingub dan sergub mengatur terkait kegiatan usaha, misalnya contohnya pada poin 1b serta 1c Sergub Nomor 17 tahun 2020, namun semangat yang ingin diimplikasikan adalah pengendalian kegiatan yang sifatnya sosial dan keluarga. Sebab, Jakarta sendiri sempat mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 pada klaster keluarga akibat libur panjang dalam periode Oktober dan November lalu.

“ Concern kita masa liburan kegiatan bersama dalam lingkar pekerjaan non-usaha, karena itu seruan anda akan siapkan. Bahwa yang anda atur pengetatannya potensi di luar rumah itu tinggi yaitu pada tanggal 24 sampai 27 Desember, 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Periode yang harusnya masyarakat ada di rumah, ” jelasnya.

Selain tersebut, dalam ingub dan sergub tersebut juga mengatur berbagai aspek. Mulai dari kegiatan usaha, kegiatan keagamaan, hingga mobilitas penduduk keluar log in ke Jakarta. Seperti misalnya pada poin 15a No 2 Ingub 64 tahun 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan pengecekan surat keterangan hasil rapid test antigen terhadap pelaku perjalanan. (ase)