VIVA – Setiap tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Meski dirayakan di tengah pandemi Covid-19, sungguh tak mengurangi khidmatnya perayaan. Di media sosial penuh ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila. Terimakasih kepada Bung Karno & para pendiri bangsa yang ikut merumuskan Pancasila seperti yang termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

Walaupun publik ramai mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila, sebuah fakta merisaukan kerapkali kita baca di jalan sosial. Salah satunya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni Sumarni, salah satu anggota Dewan Agen Daerah (DPD) Jawa Barat, menyebutkan sebanyak 40% mahasiswa tidak hafal Pancasila (Republika. co. id, Rabu, 6 April 2016).

Hasil penelitian di atas menjadi bukti, bahwa pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan serta Pengamalan Pancasila (BP7) dan dihapusnya P4, bahwa Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan tumbuh, tidak lagi dihayati dan diamalkan secara nyata. Dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan menjadi intimidasi bagi Pancasila yang sejatinya pula menjadi pedoman untuk mencapai bahan atau haluan negara.

Di tengah minimnya sosialisasi Pancasila pasca reformasi yang berakibat kaya hasil penelitian di atas, kita patut bertanya apa motif DPR-RI mengajukan atau menginisiasi RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bukankah Pancasila itu ideologi dan dasar negara? Sebagai ideologi, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karenanya Pancasila menjadi dasar atau petunjuk untuk menentukan haluan atau haluan yang ingin dicapai.

Selain itu, substansi dari RUU HIP sangat jelas ingin mendegradasi dan mengkhianati Pancasila sebagai dasar negeri, ideologi dan pandangan hidup. Bertambah dari itu RUU HIP secara substansi ingin menggantikan UUD 1945 sebagai tafsir utama Pancasila, bagaikan yang termaktub dalam alinea ke empat UUD 1945.

Pancasila merupakan kesepakatan/konsensus para pembuat bangsa yang datang dari beraneka macam suku dan agama. Pancasila tak bisa disederhanakan menjadi Tri Sila, apalagi menjadi Eka Sila! Tersebut sama saja mencabut Pancasila sebab kesepakatan nasional dan dari Introduksi UUD 1945.

Pada tambah lagi, ada frasa Ketuhanan yang Berkebudayaan. Frasa ini bukan saja sangat tak menghormati akan tetapi juga pengingkaran atas sejarah kemufakatan para pendiri bangsa yang sudah bersusah payah dan berkorban mendaulat frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mencoret tujuh kata pada Piagam Jakarta “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. ”

Wajar, bila RUU HIP memperoleh tentangan (resistensi) dari masyarakat karena dianggap membawa agenda tersembunyi untuk memasukkan kesimpulan komunis yang sudah dilarang menggunakan TAP MPRS No. XXV tahun 1966. Apalagi TAP MPRS itu juga tidak menjadi salah kepala konsideran penyusunan RUU tersebut.

Ketimbang mengajukan RUU HIP, DPR-RI lebih baik membakar TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Bila hal itu sulit dikerjakan, maka sebaik dan seharusnya DPR mengajukan RUU P4 dan kemudian menjadikan P4 sebagai Undang-Undang.

Karena untuk merawat serta melestarikan ideologi dan dasar negeri dibutuhkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila menjadi kaidah hidup dalam kehidupan bermasyarakat & bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara mengikuti setiap lembaga kenegaraan dan institusi kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan dengan murni dan konsekuen.

Saat ini dan seterusnya, dibutuhkan sosialisasi Pancasila berikut penjabarannya pada seluruh elemen masyarakat dengan pelajaran sesuai dengan kemajuan zaman dan memanfaatkan teknologi informasi. Bisa serupa dalam sosialisasi juga melibatkan para motivator dan atau influencer.

Dengan sosialisasi Pancasila yang masif, kita optimis NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan dijalankan dengan semangat dengan dipandu nilai-nilai religius bangsa, mengiakan hak-hak individu, dengan tetap dilandaskan pada kesepakatan bangsa untuk memajukan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan baik dan menjadikan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana menciptakan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan baik. (Lalu Mara Satriawangsa)