VIVA   –  Anggota Komisi I DPR,   Fadli Zon, merasa tak sependapat dengan disahkannya UU Cipta Kegiatan. Menurutnya, undang-undang ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi dalam Indonesia. Fraksi Gerindra, tempat Fadli Zon beranung sendiri menerima undang-undang itu berlaku.

Ada beberapa alasan yang dikemukanan. Pertama, yakni omnibus law telah menghasilkan parlemen kurang berdaya. Karena banyaknya pasal yang diubah dan mengumpulkan puluhan UU dalam satu UNDANG-UNDANG dalam waktu yang singkat, memproduksi UU tersebut lebih dominan diisi oleh kepentingan pemerintah.

“Bayangkan, undang-undang ini mengubah satu. 203 pasal dari 79 peraturan yang berbeda-beda. Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi kausa sekolosal itu dalam tempo singkat? Sangat sulit. Sehingga, yang lalu terjadi parlemen menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah, ” kata Fadli, Rabu 7 Oktober 2020.

Membaca juga:   Beredar Omnibus Law Ciptaker dari Pesangon hingga Cuti, Ini Faktanya

Kedua, Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menyebut omnibus law telah mengabaikan partisipasi masyarakat. Membahas semesta materi dalam UU Ciptaker pada waktu yang singkat dirasa absurd dilakukan, apalagi di tengah bervariasi keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini.

“Ketiga, omnibus law ini bisa memancing instabilitas. Massifnya penolakan buruh di mana-mana, termasuk ancaman mogok nasional, menunjukkan omnibus law ini hanya bakal melahirkan kegaduhan saja. Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya tentu hanya akan merusak hubungan industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu saja, ” kata Fadli.

Waketum Gerindra ini menambahkan, omnibus law ini ditengarai mau memfasilitasi kian massifnya perampasan tanah dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dipastikan akan melahirkan banyak gesekan di lapangan.

“Di sisi lain, apa yang diharapkan dengan keberadaan omnibus law tersebut, menurut saya, sulit tercapai. Beleid ini, dengan berbagai efek bani yang telah disebutkan tadi, tak akan berhasil menarik investasi. Pokok, di tengah-tengah resesi, investor umumnya menginginkan kepastian hukum. Sementara, omnibus law ini justru telah melahirkan ketidakpastian hukum, ” katanya.

Dampak dari UU Ciptaker ini adalah akan ada banyak aturan pelaksana, mulai dari peraturan pemerintah, menteri, gubernur, hingga sistem daerah terbawah yang harus diubah dan disesuaikan dengan omnibus law ini. “Alih-alih terpikat datang, para-para investor akan melihat ini jadi bentuk ketidakpastian hukum baru, ” lanjutnya.

Saat itu, menurut Fadli, sudah bukan zamannya lagi menekan atau memangkas hak-hak buruh untuk menggaet investasi. Pokok, investor yang baik biasanya juga sangat memperhatikan isu perburuhan karena hubungan industrial yang buruk cuma akan menciptakan instabilitas dan investasi tak berkesinambungan.

Selain isu perburuhan yang bermasalah, Fadli juga menilai omnibus law ini justru kian memundurkan komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Selain tersebut, meskipun pemerintah selalu mengklaim RUU Cipta Kerja akan mendorong perombakan regulasi dan debirokratisasi Fadli memprediksi janji itu akan sulit terealisasi.  

“Jadi, sebagian masyarakat sangat pantas kecewa akibat pengesahan omnibus law kemarin. Pengesahan omnibus law menabrak rasa keseimbangan masyarakat. Ke depan, pemerintah dan DPR seharusnya lebih banyak mengindahkan suara masyarakat, ” ujar Fadli Zon. (ren)