VIVA   –  Menteri Asas dan Hak  Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra alias  Tommy Soeharto  di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan Tommy mengenai keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya masa 2020-2025 pimpinan Muchi Purwopranjono.

Menurut Yasonna, kubu Tommy sudah mengambil langkah yang positif dengan menempuh jalur hukum, dan karenanya pihaknya pun akan meluhurkan seluruh proses hukum yang sah.

“Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan memasukkan semua prosedur hukum yang sahih. Silakan saja bila ada dengan menggugat keputusan terkait kepengurusan Kelompok Berkarya. Indonesia adalah negara patokan. Jadi, keputusan menempuh jalur asas adalah langkah yang tepat bagi pihak yang merasa tidak pada dan hal ini biasa saja, ” kata Yasonna kepada raga media, Senin, 28 September 2020.

Baca: Muchdi Pr Ubah Background Logo Berkarya dari Kuning ke Putih

Yasonna juga menyuarakan keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur dan aturan.

“Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Golongan Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya tersebut tadi, silakan saja bila tersedia yang merasa tidak puas & mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut. Saya tentu menghormati sikap hukum tersebut. Sejak awal beta memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila dasar ada yang keberatan, ” sirih Yasonna.

Sebagaimana diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menteri Asas dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN. JKT ini dilakukan mensyusul keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Bekerja 2020-2025 yang dipimpin Muchdi PR.

Poin-poin gugatan dengan dialamatkan kepada Yasonna sebagai tergugat, antara lain:

satu. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menteri Kaidah dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran sendi Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 & Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cetakan M. HH-17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Transisi Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Tengah Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lembaga dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16. AH. 11. 01 Tahun 2020 mengenai Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Susunan (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Arahan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut. (ase)