VIVA   –  Kawasan Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan informasi simpang siur mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Khususnya terkait klaster ketenagakerjaan khususnya perkara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau karyawan kontrak.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin, Anton J Supit, mengatakan, salah utama disinformasi adalah terkait PKWT. Sebab, pada waktu dibahas hingga metode ini disahkan dituding laiknya perbudakan seumur hidup. Faktanya, aturan itu masih mengacu pada UU eksisting atau yang lama.

“Sebenarnya sudah diatur yang boleh itu cuma lima jenis pekerjaan dengan sifatnya sementara semua. Jadi jika saya masuk ke pekerjaan dengan sifatnya tetap dan saya ambil PKWT, otomatis batal demi kaidah. Itu jelas tercantum dalam draf awal juga sudah ada, ” kata Anton saat diskusi mingguan di Jakarta, Minggu 10 Oktober 2020.

Baca juga :   Buruh: Masalah Selesai jika Naskah Final Omnibus Law Dibuka

Anton juga menyoroti diskusi mengenai sistem kerja alih daya atau outsourcing . Malah di aturan baru, sekapur dia, mewajibkan perusahaan penyedia alih daya memperlakukan penerima kerja secara status pekerja nonalih daya pada perusahaan. Hal ini menyangkut pesangon, iuran BPJS dan sebagainya.

“Demikian juga mengenai klarifikasi orang sering rancu antara PHK dan pesangon, ” kata Anton yang juga menjadi anggota Satgas Omnibus Law .

“Yang boleh PHK antara lain perusahaan yang bangkrut. Tetapi tidak menghilangkan kewajiban. Oleh karena itu, kalau dia bangkrut lantas masuk ke proses selanjutnya, buruh itu menjadi prioritas, kalau ndak salah kedua sesudah pajak, ” tuturnya.

Menurut Anton, polemik lain pada masyarakat mengenai upah jam kerja. Bagi dia, aturan di UU Cipta Kerja tidak ada modifikasi soal jam kerja dan imbalan minimum.  

Cuma saja, ia menegaskan, kenaikan upah tiap tahunnya perlu disesuaikan dengan sejumlah syarat.

“Yang ada sekarang tidak turun. Dengan diatur adalah cara menghitung kemajuan yaitu pertumbuhan daerah atau inflasi. Jadi sebenarnya saya lebih putus secepatnya sosialisasi dan akses. & kita pegang satu standar, ” kata dia. (art)