VIVA   –  Kementerian Luar Negeri memastikan masih menggunakan proses lebih lanjut  untuk menganalisis keberadaan buronan kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra . Dia disinyalir sedangkan berada di Malaysia.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan pihaknya mengetahui keberadaan Djoko Tjandra melalui penasehat hukum bersangkutan, yang menyebutkan bahwa kliennya sekarang berada di Negeri Jiran itu.

“Untuk memastikan tersebut, ada suatu proses lebih lanjut dan dalam hal ini dominasi RI melalui proses hukum bakal bisa menindaklanjuti, ” kata Faizasyah dalam keterangan pers virtual, Kamis 23 Juli 2020.

Dalam hal ini pihak Kemlu mengatakan siap memfasilitasi penegak patokan RI dalam proses untuk mengembalikan Djoko Tjandra ke Indonesia, menggunakan kerja sama hukum yang ada. Pihak Kemlu juga membantu masa diperlukan komunikasi antara Indonesia & Malaysia.

Mengaji juga:   Antisipasi Masa Cegah Harun Masiku Habis, KPK Maksimalkan Pencarian

“Kita melihat masalah ini dari mulia rangkaian kebijakan dan upaya. Tetap Kemlu siap sedia mana periode proses hukum yang melibatkan dominasi hukum RI sudah memasuki cara hubungan lintas negara, ” perkataan Faizasyah.

“Kami beriktikad masing-masing otoritas hukum kita telah memiliki kerja sama dengan dominasi hukum mitra mereka di Malaysia, ” lanjut mantan Duta Gede RI untuk Kanada itu.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Djoko Tjandra beruang di lantai 105 Gedung Signature 106 komplek Tun Razak Echange, Malaysia. Maka, Presiden Joko Widodo diminta melobi dan diplomasi level tinggi kepada Perdana Menteri Malaysia, Muhyidin Yassin, untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Diketahui, Djoko merupakan terdakwa peristiwa pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra di dalam 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Kampung Jakarta Selatan memutuskan ia selamat dari tuntutan karena perbuatannya tidak pidana melainkan perdata.

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kejadian Djoko ke Mahkamah Agung di dalam Oktober 2008. Majelis hakim menetapkan Djoko Tjandra dua tahun tangsi dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546, 166 miliar biar dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada dalam Papua Nugini pada 2009. Kemudian, dalam beberapa waktu lalu, dia dikabarkan sudah di Indonesia kira-kira tiga bulan. (ren)