VIVA – Forum Rektor Indonesia (FRI) menyatakan siap melakukan uraian UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua FRI, Prof Arif Satria, usai bertemu Pemimpin Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada 19 Oktober 2020.

Pada pertemuan dengan berlangsung selama kurang lebih mulia jam tersebut, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno juga menyerahkan salinan naskah UNDANG-UNDANG Cipta Kerja kepada Ketua FRI Prof Arif Satria.

Penyerahan naskah  disaksikan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator dunia Perekonomian Airlangga Hartarto, dan utusan FRI yang terdiri dari para Rektor Prof Panut Mulyono (Rektor Universitas Gadjah Mada), Prof Garuda Wiko (Rektor Universitas Tanjung Pura), Dr. HM Nasrullah Yusuf (Rektor Universitas Teknokrat Indonesia), Dr. Eduart Wolok (Rektor Universitas Negeri Gorontalo), dan Prof. Akhmaloka (Rektor Universitas Pertamina).

Dalam pertemuan ini, FRI memberikan sikap terkait situasi nasional pasca disahkannya UU Cipta Kerja, & mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

”Bapak Presiden telah menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja, dan berharap FRI bisa mengkaji dan memberi masukan bila ada pasal-pasal yang memang perlu dicermati dampaknya. Presiden mendengarkan secara serius barang apa yang menjadi aspirasi FRI. Tersebut menunjukkan sikap terbuka dari Abu Presiden, ”  ujar Ketua FRI Arif Satria yang juga Rektor IPB University.

Patuh Arif, Presiden menekankan bahwa UU Cipta Kerja juga diperlukan buat memperlancar investasi UMKM dan koperasi. Namun UU ini sering disalahpahami seolah-olah hanya untuk investasi ganjil.

Perbincangan ini juga membahas keruwetan investasi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Global Business Complexity Index Rankings 2020, Indonesia berada di posisi mula-mula.

Artinya, Indonesia dianggap tempat paling sulit untuk investasi dibandingkan dengan negara-negara lain sesuai Brasil, China, dan Malaysia. Nah, UU Cipta Kerja ini diharapkan bisa mengatasi masalah ini.

Lebih lanjut, FRI melakoni bahwa investasi diperlukan untuk memperluas lapangan kerja dan karena itu memang diperlukan terobosan hukum yang memberikan iklim lebih kondusif.

Namun, FRI juga mengindahkan perlunya penyempurnaan sosialisasi dan tadbir komunikasi sehingga maksud baik negeri dapat dipahami publik. FRI juga berharap berbagai perbedaan pendapat hendaknya disampaikan melalui jalur-jalur yang konstitusional.

Adapun soal substansi isi UU Cipta Kerja, FRI akan memberikan catatan setelah kajian selesai. Dalam waktu dekat FRI akan melakukan serial FGD dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut dan hasilnya akan menjadi pelajaran masukan FRI kepada Pemerintah dan DPR RI.