VIVA   –  Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Membuat Kerja (Ciptaker) menuai penolakan daripada elemen masyarakat seperti pekerja buruh dan mahasiswa. Namun, masih ada suara dukungan untuk pemerintah dengan menginisiasi UU Ciptaker.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Nusantara (SOKSI) Ahmadi Noor Supit menghargai, UU tersebut justru akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pun, dia mewakili SOKSI yang merupakan ormas sayap Golkar meyakini UU itu bisa menggenjot investasi di Tanah Air.

“UU Ciptaker adalah terobosan hukum formil dan kasar. upaya negara merespons krisis perekonomian global yang sudah terjadi pra adanya pandemik COVID 19. Di mana pertumbuhan ekonomi makin menyusut tajam hingga minus, ” kata Supit dalam keterangannya, Minggu, 11 Oktober 2020.

Baca Juga: Demo Ribut Omnibus Law: 5. 918 Karakter Diamankan, 240 Proses Pidana

Supit menyebut, UU Ciptaker sebagai keberanian politik pemerintah dan DPR untuk menyelaraskan aturan-aturan yang selama ini bertabrakan. Politikus senior Golkar itu juga berharap agar pemerintah dan DPR serupa membuat Omnibus Law untuk sektor-sektor lain.

“SOKSI tahu UU ini merupakan Omnibus Law pertama dalam ekonomi dan masih harus dilakukan untuk sektor asing. Karena kalau hanya sektor ekonomi tidak cukup untuk menyejahterakan kita, ” lanjut eks pimpinan Institusi Anggaran (Banggar) DPR itu.

Terkait adanya anggapan UU Ciptaker yang tidak pro terhadap pekerja juga dinilainya tak tepat. Ia berpandangan, negeri dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah berkomunikasi dengan melibatkan kalangan pekerja buruh.

Walaupun ia berharap dalam praktiknya nanti keberpihakan terhadap rakyat miskin, buruh, pekerja dan pelaku ekonomi mikro bisa lebih ditingkatkan oleh negeri.

“Ditingkatkan, dilindungi serta dijamin ke ikutsertaannya dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja. tidak dimaknai sebatas wadah semata, akan tetapi menjadi satu kesatuan sistem karakter ekonomi dari hulu sampai secara hilir, ” kata  Supit.

Sementara, Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun optimis UU Ciptaker justru akan menguntungkan investor, pemerintah, dan masyarakat.

Kata dia, contohnya menyangkut pajak deviden nol persen. Dengan adanya aturan itu, maka deviden khali pajak terkandung dalam UU itu diyakini akan menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

“Dengan adanya aturan (pajak nol persen) deviden ini saya yakin bahwa uang itu akan berputar kembali pada Indonesia di investasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan, ” ujar Misbakhun yang serupa anggota Komisi XI DPR RI tersebut.