VIVA – Indonesia sedang menyiapkan amunisi guna mempersiapkan tatanan hangat untuk menjalankan roda kehidupan sebagai mana mestinya. Pemerintah telah merencanakan sebuah tatanan new normal buat penanganan virus corona ( covid-19).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah maraknya virus tersebut.   Salah satunya merupakan Penerapan PSBB ( Penerapan Baik Berskala Besar ). Aturan PSBB ini tercantum dalam Peraturan Gajah Kesehatan, Nomor 9 Tahun 2020.

New Normal ( hidup normal) diartikan sebagai Modifikasi Perilaku untuk tetap menjalankan kehidupan seperti sediakala. ‘’Kiranya apakah pra Pemerintah ingin merencanakan New Wajar.

Sebaiknya Pemerintah harus mengkaji terkait rencana new Normal’’. dan  perlu adanya Penjelasan sebab Pemerintah jangan sampai ada salah multitafsir dari masyarakat. Lain halnya saat keadaan new normal, wadah belanja mulai dibuka, sedangkan langgar sudah dibuka.

Untuk mencanangkan rencana new normal bekaca pada konsep Good Governance. Good Governance menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Intinya; Apabila Negeri ingin tuntas dalam menerapkan new normal mesti melibatkan pihak yang terlibat sangat luas.  

Dalam hal ini. Semasa rencana Pemerintah ingin menerapkan new normal, ada salah satu fragmen dari Markus Lukman ( 1997; 205 ); bahwa Freis Ernessen dalam Bahasa Jerman berasal sejak kata Frei yang artinya lepas, lepas, tidak terikat dan langgas, sedangkan ernessen berarti mempertimbangkan menghargai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu.

Istilah ini digunakan di dalam bidang pemerintahan diartikan yaitu freis erneisen artinya memberikan ruang denyut Pemerintah tanpa harus dituntut sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

J. H. Van Kreveld ( Markus Lukman, 1997; 121 ) ciri utama  dari Peraturan Kebijakan adalah;

1.       Pembentukan Peraturan Kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan dengan tegas –tegas bersumber dari atribusi atau delegasi Undang-Undang;

2.       Pembentukannya dapat tertulis dan tidak terekam yang bersumber pada kewenangan khali bertindak  instansi pemerintahan atau cuma didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum yang menyampaikan ruang kebijakan kepada badan atau pejabat tata usaha  untuk inisiatif tersendiri mengambil tindakan public yang bersifat mengatur maupun penetapan

3.       Redaksi atas isi sistem bersifat luwes dan umum tanpa menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya instansi Pemerintah melaksanakan kewenangan besarnya terhadap warga asosiasi dalam situasi yang dimana ditentukan suatu peraturan;

Menurut Marcus Lukman ( 1997; 19 ) ciri dari point itu maka; ciri- ciri tersebut yang membedakan Peraturan Perundang-undangan murni dengan secara nyata, tegas, dan nyata, dan jelas diperintahkan Pembentukannya oleh Peraturan Perundang-undangan tingkat atasan ( bersifat atribusi dan delegasi ).    

Seharusnya dalam memanajemen penanganan covid. Nusantara harus belajar dari Korea Daksina dan Jepang, ‘’kedua negara ini begitu siap dalam menangani pagebluk covid 19, di antaranya; menanamkan budaya sadar akan kesehatan, serta penyediaan alat kesehatan yang penuh. dan kerjasama yang baik dibanding berbagai pihak.

Agar dapat terlaksananya new normal, perlu diketahui berbagai aspek hukum sebagai berikut; Efektivitas ( Kegiatannya kudu mengenai sasaran), legitimitas ( artinya kegiatannya jangan sampai menimbulkan kacau oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat/ lingkungan bersangkutan).

Legalitas ( artinya bahwa tidak satupun perbuatan atau kesimpulan administrasi negara yang boleh dilakukan tanpa sadar atau suatu keyakinan undang-undang(tertulis), apabila sesuatu dijalankan secara dalih keadaan darurat’’, maka kedaruratan tersebut wajib dibuktikan kemudian, bilamana tidak terbukti maka akan digugat ke Pengadilan. Efisiensi( berarti kehematan biaya dan produktifitas diusahakan setinggi-tingginya,

Apakah mungkin itu langkah terbaik yang dilakukan Negeri dalam menerapkan new normal? Setia ingin memberikan informasi terkait kemajuan covid 19 ( Pikiran Anak buah, 31 Mei 2020). Menurut Achmad Yurianto bahwa; Perkembangan terkait virus covid 19 naik 700 karakter hingga menjadi 26, 473.  

Jangan sampai masa Pemerintah mengeluarkan kebijakan  new biasa tidak memperhatikan protokol kesehatan, karena memang kebijakan new normal harus mengikuti aturan hukum yang valid agar dalam mengeluarkan rencana new normal harus memperhatikan Asas  Yuridiktas ( Keputusan /kebijakan pemerintah tak boleh melanggar hukum ), Dasar Legalitas( Keputusan atau kebijakan harus diambil sesuai ketentuan Undang-Undang).

Dalam skema new biasa perlu dilakukan kerjasama dari bervariasi pihak agar kehidupan dapat kembali seperti sediakala, perlu dipersiapkan sebaik mungkin dan kerjasama dari seluruh kalangan dan tanamkan kesadaran kesehatan tubuh dari masing individu.

Penulis berharap semoga new normal ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia dan semoga pagebluk virus corona cepat berlalu.   (Penulis: Danang Swandaru, S. H)