VIVA   –  Direktur Jenderal UNESCO sangat menyesalkan keputusan pihak berwenang Turki, yang tanpa melakukan diskusi sebelumnya menukar status Hagia Sophia. Jumat suangi, ia berbagi keprihatinan seriusnya dengan Duta Besar Turki untuk UNESCO.

Menurut UNESCO, Hagia Sophia adalah bagian dari area Bersejarah Istanbul, dan properti dengan tercantum dalam daftar warisan negeri versi Badan PBB Urusan Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaa itu.  

“Hagia Sophia ialah mahakarya arsitektur dan kesaksian istimewa untuk interaksi antara Eropa serta Asia selama berabad-abad. Statusnya sebagai museum mencerminkan sifat warisan universal, dan menjadikannya simbol yang berpengaruh untuk dialog, ” kata Penasihat Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, pada keterangan tertulisnya, Sabtu 11 Juli 2020.

Menurut Audrey, keputusan perubahan status Hagia Sophia akan memunculkan urusan pada nilai universal properti. Jadi, seharusnya negara berkewajiban memastikan bahwa modifikasi tidak memengaruhi Nilai Umum Luar Biasa dari situs-situs tercatat di wilayah mereka.  

“UNESCO harus diberi pemberitahuan sebelumnya mengenai modifikasi semacam tersebut, yang, jika perlu, kemudian diperiksa oleh Komite Warisan Dunia, ” tegas dia.

UNESCO juga mengingat bahwa partisipasi bangsa yang efektif, inklusif dan lurus serta pemangku kepentingan lain dengan terkait dengan properti diperlukan buat melestarikan warisan ini dan menyoroti keunikan dan signifikansinya.  

Selain tersebut, tujuan dari persyaratan ini merupakan untuk melindungi dan mentransmisikan Biji Warisan Universal yang Luar Pelik, dan itu melekat pada vitalitas Konvensi Warisan Dunia.

UNESCO juga menyerukan kepada pihak berwenang Turki untuk memulai percakapan tanpa penundaan, untuk mencegah pengaruh merugikan pada nilai universal peninggalan yang istimewa ini, kondisi pelestarian yang akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia pada sesi berikutnya.

Sementara itu, Asisten Direktur UNESCO, Ernesto Ottone mengutarakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Turki bisa berbuah pada pengingkaran aturan yang telah ditetapkan di konvensi warisan dunia pada 1972.

“Penting untuk menghindari tindakan implementasi apa pun, minus diskusi sebelumnya dengan UNESCO, yang akan memengaruhi akses fisik ke situs, struktur bangunan, properti dengan dapat dipindahkan, atau manajemen kedudukan, ” tegas Ernesto.